-
Aceh | 1 tahun laluBertemu Menteri KKP, Pj Gubernur Aceh dan TA Khalid Bahas PNBP Hingga Sedimentasi
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Anggota DPR RI TA Khalid melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Wahyu Sakti Trenggono di Kantor KKP, Rabu (23/8/2023).
-
Aceh | 1 tahun laluSoal Muara Dangkal di Aceh, DKP Pastikan Pengerukan di PPS Lampulo Segera Terealisasi
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra TA Khalid menyoroti muara dangkal dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
TA Khalid meminta KKP agar segera merealisasikan rencana pengerukan muara dangkal di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo.
-
Aceh | 1 tahun laluSorot Muara Dangkal di Aceh, TA Khalid Minta Menteri KKP Segera Terbitkan Juknis
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ir. TA. Khalid, kembali menyoroti muara dangkal dalam rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut TA Khalid, keadaan ini berdampak negatif pada para nelayan di Aceh, di mana mereka harus menunggu pasang ketika berangkat dan pulang dari melaut.
-
Aceh | 2 tahun laluPengerukan Kolam Labuh PPS dan Pengembangan Kawasan Industri jadi Fokus Menteri KKP
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memperhatikan pengerukan muara sungai dan kolam labuh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Aceh serta Pengembangan Kawasan Industri Budidaya.
-
Nasional | 2 tahun laluJokowi Terbitkan Perpres RZ KAW, KKP Kawal Pemanfaatan Ruang Laut di Tiga Kawasan Antarwilayah
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Terbitnya tiga Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini di Sulawesi, diyakini membawa dampak signifikan pada geliat investasi sektor kelautan dan perikanan yang akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab rencana zonasi memiliki fungsi sangat penting dalam hal pemberian prasyarat perizinan berusaha di ruang laut yang memiliki risiko tinggi.